Agen Berita PARE PARE– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tetap berkomitmen membayar gaji seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2026. Padahal, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Parepare justru mengalami pemangkasan cukup besar, mencapai Rp 101 miliar.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot memastikan tidak akan mengorbankan kesejahteraan aparatur. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, sekitar Rp 77 miliar telah dialokasikan untuk membiayai gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.
“Beban keuangan daerah semakin berat karena adanya kewajiban pembiayaan gaji PPPK yang mencapai sekitar Rp 67 miliar, serta PPPK paruh waktu sebesar Rp 10 miliar,” ujar Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, Jumat (17/10/2025).
Efisiensi Anggaran, tapi Program Prioritas Tetap Jalan
Hamka mengakui bahwa kebijakan efisiensi dari pusat memberi tantangan tersendiri bagi daerah. Namun, pihaknya menegaskan Pemkot Parepare akan tetap melanjutkan program-program prioritas Wali Kota Tasming Hamid yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Meski sulit di tengah kondisi efisiensi, kami akan berusaha semaksimal mungkin merealisasikan seluruh program prioritas bapak Wali Kota,” tegasnya.
Untuk menyeimbangkan beban keuangan daerah, Pemkot tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi pada sejumlah pos belanja non-prioritas. Anggaran belanja pegawai akan tetap dipenuhi, sementara program-program dengan urgensi rendah akan ditunda atau disesuaikan.
PAD Jadi Tumpuan Baru
Baca Juga: Mantan Anggota DPRD Parepare Ditahan Korupsi Rugikan Negara Rp 223 Juta
Menurunnya dana transfer pusat menjadi momentum bagi Parepare untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot berencana memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi dengan sistem digitalisasi agar lebih transparan dan efisien.
“Kita akan optimalisasi PAD. Penerimaan pajak dan retribusi kami terapkan sistem digital untuk mencegah kebocoran,” ujar Hamka. “Kolaborasi dan sinergitas antar-satuan kerja juga kami dorong untuk meningkatkan PAD,” lanjutnya.
Digitalisasi ini diharapkan mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Pemkot juga tengah mengkaji strategi peningkatan kontribusi sektor jasa, perdagangan, serta pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi Parepare.
APBD Turun Drastis, Strategi Harus Cermat
Sebelumnya, Pemkot Parepare mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipastikan menurun dari Rp 982 miliar menjadi Rp 800 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Penurunan ini memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang terhadap seluruh komponen pendapatan dan belanja.
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir menyebutkan, alokasi untuk gaji PPPK menjadi salah satu pos terbesar dalam APBD tahun depan.
