Agen Berita PARE PARE– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan, tengah bersiap melakukan langkah besar dalam restrukturisasi birokrasi. Sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) akan dirampingkan atau dilebur menjadi hanya 10 OPD, dengan tujuan utama untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran daerah. Langkah ini diklaim mampu menghemat belanja pegawai hingga Rp 13 miliar per tahun.
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Parepare yang membahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPRD Parepare pun telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami ranperda ini sebelum nantinya diputuskan.
Fokus pada Efisiensi dan Pemangkasan Birokrasi
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menjelaskan bahwa penggabungan OPD dilakukan dengan mempertimbangkan keserumpunan fungsi antar perangkat daerah. Beberapa dinas yang memiliki tugas dan ruang lingkup mirip akan dilebur menjadi satu OPD yang lebih ramping.
“Saya belum lihat jelas, tetapi yang saya tahu yang serumpun seperti ketahanan pangan dengan Dinas Pertanian PKP itu akan digabung. Dinas Kesehatan dengan BKKBN juga akan digabung, PU dengan Perhubungan akan digabung, lalu Perkimtan dengan Lingkungan Hidup akan digabung,” ungkap Kaharuddin.
Menurutnya, penggabungan ini tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga memperpendek rantai birokrasi agar pelayanan publik lebih cepat dan efektif.
“Semangatnya sebenarnya ini dalam rangka efisiensi anggaran. Yang kedua, kita mau rentang kendali pemerintahan itu bisa pendek. Jangan terlalu panjang rantai kendalinya,” tambahnya.
Baca Juga: Unhas Gandeng Pemkot Parepare Wujudkan Sentra Benih Jagung Sulsel
Potensi Hemat Rp 13 Miliar
DPRD Parepare menyebut, berdasarkan laporan awal pemerintah daerah, restrukturisasi ini diperkirakan dapat menekan belanja pegawai hingga Rp 13 miliar. Namun, angka ini masih harus diverifikasi lebih lanjut oleh pansus.
“Menurut informasi dari pemerintah daerah bahwa bisa menghemat kurang lebih Rp 13 miliar. Nah, ini nanti akan dipelajari dulu, akan dianalisa oleh pansus kita,” kata Kaharuddin.
Penghematan ini utamanya berasal dari pemangkasan tunjangan pejabat eselon, biaya operasional kantor, hingga efisiensi administrasi.
Pj Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka, menyebutkan bahwa langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi tingginya belanja pegawai. Dengan adanya perampingan, diharapkan efisiensi belanja daerah bisa mencapai 30% pada tahun 2027.
“Dengan adanya perampingan nantinya, tunjangan terhadap pejabat eselon akan berkurang. Kemudian beberapa operasional kantor akan berkurang, dan kita berharap bisa menekan di angka 30% pada tahun 2027,” jelas Amarun.
