Agen Berita PARE PARE– Kondisi memprihatinkan gedung SDN 14 Parepare dan SDN 26 Parepare kini menjadi sorotan publik. Bangunan dua lantai yang seharusnya menjadi ruang aman untuk proses belajar mengajar itu nyaris ambruk akibat material yang sudah keropos. Tiang penyangga retak, sementara plesteran dinding sudah banyak yang terkelupas. Situasi ini membuat guru, siswa, hingga orang tua merasa waswas setiap kali kegiatan belajar berlangsung.
Fakta terbaru mengungkap bahwa renovasi kedua sekolah tersebut sebenarnya sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat melalui penginputan data sarana prasarana (sapras) di Dapodik. Namun, usulan yang diajukan sejak tahun lalu itu ditolak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Disdikbud: Tergantung Pemerintah Pusat
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Parepare, Jumiati, menjelaskan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan prosedur sesuai aturan. Namun, keputusan diterima atau tidaknya usulan renovasi sepenuhnya berada di tangan kementerian.
“Sudah diusulkan lewat peng-inputan dapodik sapras oleh operator sekolah dari tahun lalu. Tapi belum mendapatkan bantuan dana dari pusat. Terkait dengan disetujui atau tidak, itu adalah ranahnya kementerian,” ungkapnya.
Meski demikian, Disdikbud Parepare tetap mendorong sekolah untuk terus memperbarui data sarpras di Dapodik agar peluang mendapatkan bantuan baik dari DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun skema swakelola tetap terbuka.
Rencana Anggaran dari APBD
Mengingat kondisi gedung yang kian memburuk, Disdikbud menegaskan bahwa renovasi ini akan masuk dalam skala prioritas penganggaran. Dua opsi tengah dipertimbangkan: mengajukan lewat APBD Perubahan 2025 atau jika belum memungkinkan, dimasukkan ke APBD 2026 melalui DAU (Dana Alokasi Umum) peruntukan khusus pendidikan.
“Insyaallah akan diusulkan untuk anggaran tahun 2026 melalui DAU peruntukan khusus pendidikan. Sekolah tetap memperbaiki data sarpras-nya di dapodik sehingga bisa dapat bantuan swakelola ataupun DAK dari Kementerian,” jelas Jumiati.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Serahkan Rumah Subsidi untuk ART di Parepare
Pihak Disdikbud juga masih menaksir besaran biaya renovasi. “Tim perencana yang akan menghitung. Tidak bisa menerka. Ini sementara akan kami bahas bersama pak Kadis,” tambahnya.
Legislator DPRD Desak Gunakan Dana BTT
Kondisi sekolah yang dianggap darurat turut mengundang perhatian DPRD Parepare, khususnya Komisi II. Legislator yang turun langsung meninjau lokasi pada Kamis (11/9) menilai gedung tersebut layak disebut darurat dan perlu penanganan cepat.
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Parman, bahkan mendorong agar pemerintah kota segera menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT), tanpa harus menunggu proses panjang DAK ataupun APBD.
“Kami mendorong kepada pemerintah, tidak hanya menunggu DAK pendidikan atau anggaran pendidikan. Tapi bisa menggunakan dana BTT untuk dipakai dalam keadaan tertentu,” tegasnya.
Menurut Parman, struktur bangunan dua lantai yang sudah keropos sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru. “Karena ini kita anggap mendesak. Kami mempersilakan political will-nya pak wali. Dalam hal ini pemerintah daerah menangani sekolah ini secara cepat atau darurat,” ujarnya.
