Agen Berita PARE PARE– Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sappe, kembali turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses di daerah pemilihannya, Kecamatan Bacukiki Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Sappe menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sekaligus perbaikan infrastruktur lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan warga harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Kita pikirkan bagaimana masyarakat Parepare bisa lebih sejahtera. Bantuan usaha harus tepat sasaran agar benar-benar mendorong ekonomi warga,” ujar Sappe di hadapan warga yang hadir.
Fokus pada Peningkatan Ekonomi Warga
Dalam dialog bersama warga, Sappe menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan bantuan usaha produktif. Ia menilai, bantuan semacam itu akan lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dibanding sekadar bantuan konsumtif.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, usaha kecil dan menengah bisa menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, ia berjanji untuk memperhatikan usulan-usulan warga terkait kebutuhan modal usaha yang realistis dan berorientasi pada kemandirian ekonomi.
Infrastruktur Jadi Keluhan Utama
Selain persoalan ekonomi, warga RW 6 mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, termasuk jalan menuju wilayah Pangape, yang kondisinya sudah lama dikeluhkan. Infrastruktur yang rusak, kata mereka, bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada roda perekonomian karena distribusi barang dan jasa jadi terhambat.
Baca Juga: Polres Parepare Kembalikan Motor Curian ke Pemilik Tanpa Biaya
Menanggapi hal ini, Sappe menyampaikan kabar baik bahwa sejumlah proyek perbaikan infrastruktur akan mulai dikerjakan tahun ini. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak pasif, melainkan ikut serta mengawasi jalannya pembangunan.
“Setiap ada proyek yang masuk di wilayah-ta, mari kita sama-sama awasi. Kalau kualitas pekerjaannya jelek, segera laporkan. Kalau tidak dikerjakan, kita bersama warga akan desak pihak pelaksana,” tegasnya.
Jalan Setapak dan Efisiensi Anggaran
Sappe juga menyinggung soal pembangunan jalan setapak yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran. Ia menyebut, meski tertunda, program tersebut belum dihapus, melainkan telah kembali diusulkan untuk anggaran tahun 2026.
Langkah ini, kata Sappe, adalah bukti bahwa setiap aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan meski terkadang harus menyesuaikan dengan keterbatasan fiskal daerah.
